News Update4

Rabu, 15 Februari 2017, 07:50

Menag Nilai DWP Strategis Kampanyekan Perempuan Anti Korupsi

Jakarta (Pinmas) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama mempunyai posisi strategis dalam mengkampanyekan gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Menurutnya, posisi strategis itu tidak terlepas dari struktur DWP yang menjangkau hingga seluruh daerah di Indonesia.
Gerakan SPAK diluncurkan pada tahun 2014 oleh Busyro Muqoddas (pimpinan KPK saat itu) dan Gandjar Laksamana Bonaprapta (dosen FH UI). Kegiatan SPAK secara garis besar mengadakan pelatihan untuk fasilitator agen SPAK dan penyebaran atau sosialisasi pengetahuan anti korupsi. SPAK di Kementerian Agama dirilis oleh Menag Lukman pada tahun 2015.
"DWP adalah organisasi yang sangat strategis, karena strukturnya sampai ke daerah. Oleh karenanya terkait SPAK, DWP Kemenag sangat strategis," kata Menag didampingi Pembina DWP Kemenag Trisna Willy saat di wawancara Tim SPAK di kantor Kemenag MH Thamrin, Jakarta, Selasa (14/2).

News Update3

Jumat, 10 Februari 2017, 23:04

Rotasi dan Promosi Pejabat, Sekjen: ASN Harus Tingkatkan Layanan Publik

Jakarta (Pinmas) --- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam melantik dan mengukuhkan tidak kurang dari 140 orang pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Agama. Seremonial pelantikan dilakukan di Auditorium HM. Rasjidi Kementerian Agama, dan dihadiri para pejabat Eselon II Setjen Kemenag.

Nur Syam mengatakan, dalam dunia birokrasi terdapat dua kata penting yakni rotasi dan promosi. Menurut mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya ini, keduanya niscaya dan tidak bisa dihindari dalam dunia birokrasi.

News Update2

Senin, 13 Februari 2017, 19:41

Kepastian Kuota Tambahan, Menag: Hanya Soal Waktu Saja

Jakarta (Pinmas) -Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan perihal kepastian tambahan kuota haji 2017 sebanyak 10 ribu orang dari kuota normal sebanyak 211.000 dari Pemerintah Arab saudi hanya masalah waktu saja.
Kementerian Agama sudah melayangkan permohonan tertulis kepada Pemerintah Arab Saudi terkait kepastian tambahan kuota. Hanya saja, sampai kemarin, terang Menag, Menteri Urusan Haji Saudi sedang cuti.
"Jadi surat itu belum kami terima, tapi tambahan itu sudah eksplisit hanya persoalan waktu mengurus surat saja," ujar Menag saat Rapat Kerja Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).

News Update1

Rabu, 15 Februari 2017, 06:17

Sambut Kedatangan Menteri Haji Saudi, Kemenag Siapkan MoU Haji

Jakarta (Pinmas) --- Kementerian Agama saat ini tengah mempersiapkan draft Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyelenggaraan haji. MoU ini rencananya akan dibahas bersama dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang dijadwalkan akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat ini mendampingi kunjungan Khadimul Haramain, Raja Salman.

Pembahasan draft MoU ini dilakukan jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah beserta Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, serta dipimpin langsung oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin.